Strategi-taktik
politik rakyat miskin adalah strategi-taktik politik yang meletakkan perubahan
dan kemenangan rakyat dilandaskan pada kekuatan sendiri, berdasar kekuatan gerakan,
dengan mendorong maju semua potensi perlawanan, baik yang sudah radikal dan
politis hingga yang masih moderat dan ekonomis. Arena moderat, termasuk pemilu
salah satunya, juga penting untuk diolah dan diintervensi oleh kalangan
revolusioner bagi kepentingan meluaskan kekuatan radikal dalam
perlawanannya—tentu saja, dalam arah revolusi. Arah revolusi sendiri harus
terus diperkuat, terus diingatkan agar menjadi kesadaran rakyat dan agar
terwujud dalam pembangunan gerakan, sehingga tidak terjadi kesalahan atau
bahkan penyelewengan dalam perjalanan politik, sebagaimana yang dilakukan oleh
sebagian anggota PRD-Papernas dengan politik parlementaris-oportunisnya—yakni
kaum yang telah menanggalkan arah revolusi dalam strategi-taktiknya, dengan
konsep persatuan membabi-buta demi masuk parlemen.
Supaya
tidak tergelincir, rakyat harus paham betul bahwa kekuatan penghambat revolusi
demokratik di Indonesia—yakni: pemerintahan yang tidak demokratis dan agen
imperialis; sisa-sisa ORBA, tentara dan reformis gadungan—BUKANLAH bagian dari
politik rakyat miskin, bahkan kekuatan rakyat harus menghancurkannya. Mulai
dari menghancurkan ilusi bahwa mereka (pemerintah, sisa-sisa ORBA, tentara dan
reformis gadungan) adalah bagian dari jalan keluar persoalan rakyat, hingga menghancurkan
kekuatan politiknya. Rakyat harus disadarkan bahwa berbagai persoalan BISA dan
HANYA BISA diselesaikan secara tuntas oleh kekuatan rakyat sendiri dan dengan
politik rakyat sendiri, yaitu politik alternatif/tandingan (terhadap politik
musuh-musuh rakyat) yang lepas dari kerjasama dan pengaruh politik musuh,
NON-KOOPERASI dan NON-KOOPTASI.
Organisasi
legal baru yang akan kita bangun adalah alat untuk menjalankan strategi-taktik
politik rakyat miskin di atas secara utuh. Alat tersebut akan kita gerakkan
untuk mendorong maju kekuatan politik rakyat hingga nantinya sanggup melakukan
perubahan radikal menghancurkan sistem ekonomi-politik yang menindas-menghisap,
merebut kekuasaan dari tangan borjuasi agen imperialis, menyingkirkan sisa-sisa
ORBA dan reformis gadungan, sekaligus mendirikan kekuasaan baru atau
pemerintahan baru yang demokratis-kerakyatan. Hanya kekuatan politik rakyat
yang sudah memiliki kesanggupan seperti di atas yang bisa menyelesaikan
persoalan-persoalan rakyat secara radikal/mendasar.
Setiap
orang bisa melihat dan merasakan situasi krisis dan perlawanan rakyat yang
disebabkan oleh krisis tersebut, baik yang masih sebatas potensi maupun sudah
mewujud. Namun kaum parlementaris-oportunis tidak mengakui situasi tersebut
sebagai potensi perlawanan (untuk membenarkan tindakannya meninggalkan tugas
kepeloporan memimpin perjuangan rakyat). Sebaliknya, di mata kita, situasi
krisis tersebut justru menguntungkan bagi pembangunan kekuatan politik rakyat
(sendiri), atau ‘iklim yang mendukung untuk bertanam revolusi’. Manfaat dari
situasi krisis tersebut tentu saja bisa dimaksimalkan JIKA GERAKAN BISA
DIKONSOLIDASIKAN DAN TERBANGUN PERSATUAN YANG KUAT. Pembangunan persatuan
gerakan inilah yang menjadi tugas kaum pelopor yang harus diselesaikan WALAU SESULIT
APAPUN (bukannya dihindari sebagaimana dilakukan kaum parlementaris-oportunis).
Persatuan gerakan tersebut harus dibangun bukan saja untuk menyamakan
platform/kesepakatan program tapi, yang harus dianggap sebagai kepentingan
bersama, adalah: terjadinya penyatuan mobilisasi perlawanan rakyat.
Dalam
pengertian dan kepentingan tersebutlah kita perlu mempersiapkan dan mengerjakan
pembentukan organisasi legal baru yang dapat mewadahi kepentingan
strategi-taktik politik rakyat miskin tersebut. Proses pembangunan alat politik
baru tersebut harus tetap dijalankan secara maksimal di tengah pertarungan
internal dalam organisasi lama; atau harus tetap menjadi prioritas walaupun
kita sedang berhadapan dengan politik kooperasi dan kooptasi yang dilakukan
kaum parlementaris-oportunis. Dengan demikian tidak ada pekerjaan-pekerjaan
lain atau panggung-panggung politik lainnya (apalagi yang bertentangan) selain
yang sejalan dengan upaya pembangunan alat/organisasi baru.***
